Tahun 2021 Target BPHTB Naik Menjadi Rp 4,5 Miliar - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

iklan dalam berita

Februari 06, 2021

Tahun 2021 Target BPHTB Naik Menjadi Rp 4,5 Miliar

0 Viewers

Berita Rakyat, Sampang -- Di tahun 2020, target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 3,5 Miliar. Sedangkan di tahun 2021 ini naik menjadi Rp 4,5 Miliar, yang salah satunya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang.

Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku leding sektor BPHTB, kali ini taripnya tidak mengacu pada zonasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena perlu adanya penyesuaian harga pasaran di lapangan.

Awalnya BPPKAD Kabupaten Sampang sempat memberlakukan BPHTB dengan tarif zonasi, sehingga banyak pemohon sertifikat keberatan, sebab zonasi itu tidak menjamin harga tanah menjadi menjadi mahal, dan tergantung harga di pasaran.

Chairiyah, Kepala Bidang (Kabid) BPPKAD Kabupaten Sampang mengatakan, PAD di Kabupaten Sampang, salah satunya dari BPHTB, namun pihaknya tidak ada pemaksaan terhadap masyarakat untuk membayar pajak tanah tersebut.

"Namun apabilla masyarakat perlu sertifikat, atau mau ngurus sertifikat, nanti akan dikenakan biaya pajak. Yang jelas dalam pengurusan pajak tersebut akan ditarik biaya pajak," jelas Cyairiyah, manta Kabid Penegakan Perda di lingkungan Kantor Satpol PP Sampang itu.

Lanjut Cyairiyah, landasan hukumnya berupa Perda Nomor 4 tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2020, tentang pajak Daerah dan pihaknya tidak memaksa masyarakat agar membayar pajak, namun berdasarkan aturan ada penarikan pajak pembuatan sertifkat baru.

"Itu berdasarkan landasarkan hukum sesuai Perda tersebut. Apabila masyarakat akan membuat sertifikat, disitulah nanti akan ada penarikan pajak oleh petugas pajak," ujarnya. Rabu (03/02) kemarin.

Ditambahkannya, sekali lagi untuk opjek NJOP tidak menggunakan zonasi, yang dipakai pakai adalah, dasar transaksi di lapangan, sebab apabila berpatokan terhadap zona, NJOP belum mendekati harga pasar.

"Jadi harus ada penyesuaian, kita tidak memkai zonasi NJOP, karena belum ada penetapan harga pasar. Harga tanah yang akan dijual, juga melihat dari kondisi tanah di lapangan,” pungkasnya. 


Penulis : Mat Pandi
Editor : Ade

Tidak ada komentar:

Post Top Ad