Jaringan Pemuda Intelektual Tugusari, Gelar Forum Grup Diskusi - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

iklan dalam berita

Januari 25, 2021

Jaringan Pemuda Intelektual Tugusari, Gelar Forum Grup Diskusi

0 Viewers
Foto : Jaringan Intelektual Tugusari (JITU) menggelar Forum Grup Diskusi(FGD).
Berita Rakyat, Jember. Jaringan Intelektual Tugusari (JITU) menggelar Forum Grup Diskusi(FGD). Forum Grup Diskusi ini digelar, pada  hari Minggu (24/1/2021). Bertujuan untuk  mencerdaskan pemuda Desa setempat, selain itu bertujuan untuk  selalu terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan dan pembangunan desa.

Salah satu komponen masyarakat desa Tugusari yang tergabung dalam Jitu, menggelar FGD yang bertempat di dusun Andongsari desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember.

Forum Grup Diskusi yang digelar oleh " JITU"  ini sebagai upaya untuk mencerdaskan generasi muda Tugusari dan adanya keinginan untuk terlibat aktif dalam setiap proses-proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.Tugusari adalah desa di Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Kode pos 68154, kode kemendagri 35.09.09.2004.

Tugusari adalah desa dataran rendah yaitu 54meter dari permukaan laut. Tugusari adalah desa  tipologi persawahan yang dekat dengan pegunungan, hutan dan perkebunan.

Ketua Jitu, M Yunus dalam diskusi menerangkan, bahwa FGD ini digelar dengan tujuan untuk membangkitkan gairah generasi muda Tugusari agar bisa terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik.

"Kami menilai,potensi desa menjadi sangat penting saat ini. Memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi desa merupakan salah satu langkah konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah tengah gencar menggenjot ekonomi daerah melalui beberapa program yang ditujukan ke desa desa. Hal ini dapat kita maknai sebagai wujud nilai yang terkandung pada UUD 1945,"ungkapnya.

Masih lanjut M Yunus, dia memaparkan, ada banyak sekali potensi desa yang dapat digali. Salah satunya dengan program BUMDes. Sejak Tahun 2014, tepatnya setelah undang-undang tentang desa nomer 6 telah diterbitkan. Hal ini dapat kita tangkap, bahwa pemerintah mulai mendorong pemerintahan desa untuk dapat mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri.

Tentu, dengan melingkupi beberapa aspek dan program ekonomi unggulan, agar terjadi penyerapan dana anggaran untuk desa yang lebih berdaya guna. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa,dituntut profesional, memiliki program unggulan yang secara tehnis dikelola oleh BUMDes.  

"Pada gilirannya BUMdes diharapkan menjadi pusat perputaran ekonomi yang sehat dan produktif bagi masyarakat.Baik secara langsung maupun tidak langsung,"ujarnya.

Sementara Moh Haikal menambahkan, memang sangat penting bagi Kepala Desa untuk mengetahui potensi ekonomi desanya. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan upaya kesejahteraan rakyat.

"Tugusari kaya akan produk pertanian dan perkebunan(kopi).Potensi tersebut tidak boleh di sia-siakan,"tegasnya.

Ditanya soal giat FGD ini, M yunus menjelaskan, bahwa FGD ini bertujuan sebagai sarana belajar bagi generasi muda Tugusari yang menghendaki kemajuan diberbagai aspek kehidupan. Jitu akan terus melakukan FGD keliling ke setiap dusun di Tugusari. Untuk menopang segala kebutuhan data diskusi,kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa. 

Seperti yang telah di isyaratkan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 28f UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyimpan informasi dengan  menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Undang undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk mendapat informasi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Menurut kami,hak atas informasi menjadi sangat urgent,karena semakin terbuka penyelenggaraan  pemerintahan untuk diawasi publik,maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan,"tuturnya mengakhiri.


Penulis : Hairullah
Editor : Anon Tigada

Tidak ada komentar:

Post Top Ad