IPW : PR Kapolri Sigit Tuntaskan Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI di Tol Cikampek - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

iklan dalam berita

Januari 31, 2021

IPW : PR Kapolri Sigit Tuntaskan Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI di Tol Cikampek

0 Viewers
Foto : Neta S Pane, Ketua Presidium IPW.
Berita Rakyat, Jakarta. Kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke para senior Polri dan ulama serta ke sejumlah organisasi Islam patut diapresiasi masyarakat. Sebab berdampak langsung pada konsolidasi Polri maupun peningkatan pola kemitraan kepolisian. Agar tidak ada hambatan dalam tugas tugasnys ke depan, Kapolri Sigit perlu segera menuntaskan kasus tewasnya enam laskar FPI di Tol Cikampek.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, ada tiga alasan kenapa Kapolri Sigit harus menuntaskan kasus penembakan 6 laskar FPI itu. Pertama, Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Salah satunya, Komnas HAM meminta adanya penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawfull killing empat laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana. 

"Alasannya, ke-empatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Komnas HAM juga merekomendasikan agar kasus itu dilanjutkan ke pengadilan pidana," jelas Neta S Pane, selaku Ketua Presidium IPW, sebagaimana siaran pers yang dia kirim ke media ini, Minggu (31/1/21).

Sedangkan yang kedua, lanjut Neta, hal itu untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM. Di mana Kapolri (saat itu) Idham Azis telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. 

"Tim khusus ini bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap 4 laskar FPI yang tewas tertembak. Dan hasilnya hingga kini belum ada," paparnya.

Dan ketiga, kata Neta, adanya Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menurut Perkap itu, setiap kasus penembakan harus dipertanggungjawabkan polisi penembak. Sehingga eksekutor penembakan terhadap 6 laskar FPI itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. 

"Terutama anggota Polri yang mengeksekusi 4 laskar FPI yang sudah tertangkap namun tidak diborgol tersebut," seru Neta.

Menurut Ketua IPW yang juga pernah menjadi jurnalis itu, bagaimana pun pelaku penembakan tersebut patut diusut tuntas agar dapat ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di kepolisian. Karena menurut Pasal 13 ayat 1 Perkap 1 Tahun 2009, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. 

"Sehingga dengan adanya tranparansi siapa pelaku eksekusi terhadap laskar FPI ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Polri ke depan. Mengingat tujuan diberlakukannya Perkap ini seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabka," tegas Neta. 

Dengan adanya pengusutan lebih lanjut dalam kasus tersebut, lanjut Neta, bisa diketahui apakah eksekusi terhadap 4 laskar FPI itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti yang diamanatkan Perkap, terutama legalitas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip preventif dan prinsip masuk akal (reasonable)," paparnya. 

Selain itu, kata Neta, juga perlu diungkap siapa pejabat yang memerintahkan para polisi itu untuk menguntit Rizieq dan laskar FPI. Apakah dalam perintah penguntitan itu ada perintah penembakan. 

"Bukankah penguntitan adalah tugas intelijen? Kenapa aparatur reserse bisa dilibatkan untuk melakukan penguntitan. Kenapa Rizieq tidak ditangkap saja sebelum terjadi penembakan," sergah pria yang juga pernah menjadi pemimpin redaksi sebuah media di Jakarta ini. 

Lalu siapa yang memerintahkan penembakan ? Baik penembakan pertama maupun penembakan kedua ?! 

"Adakah pejabat Polri yang bakal digeser dalam kasus kematian laskar FPI itu ?! Karena Komnas HAM sudah mengirimkan rekomendasinya ke Presiden dan Kapolri (saat itu) Idham Azis dan sudah pula membentuk tim. Sehingga tugas Kapolri Sigit harus menuntaskannya agar BAP kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk bisa diproses di pengadilan. Jika para polisi penguntit memang tidak bersalah, biar pengadilan yang membuktikannya supaya Polri terhindar dari fitnah jalanan," tandas Neta.


Penulis : Moh. Hakim Said
Editor : Ade

Tidak ada komentar:

Post Top Ad