Komisi A Berharap Perwali 33/2020 Harus Dirubah - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 10 Agustus 2020

Komisi A Berharap Perwali 33/2020 Harus Dirubah

0 Viewers
Berita Rakyat, Surabaya.  Komisi A menilai perintah dari Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2020 mengenai tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2029 dinilai bagus.

“Menurut saya bagus (inpres 6/2020),” ujar Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A DPRD Surabaya. Senin (10/8/2020)

Menurut Penasehat Fraksi Golkar ini, sangat tepat pada saat ini semua sedang dalam kondisi bingung, terutama para pengusaha maupun UKM menengah bawah, untuk memulai buka kembali.

Kepada Berita-Rakyat.co.id Ayu menegaskan “Saya berharap Pemerintah Kota jangan hanya memperhatikan pengusaha besar besar saja, tapi juga pengusaha yang menengah ke bawah”.

Pandemi ini, ia menilai nonsen siapa yang harus dibantu jangan hanya gembar gembor tentang bagaimana menjadikan zona hijau dan pihaknya mengaku bagus.

“Karena kita semua kepingin (Zona Hijau) dan saya rasa tidak hanya surabaya saja bahkan semua daerah hingga dunia menginginkan zona hijau,” ujar Ayu.

Tetapi, kalau regulasi perekonomian di Pemerintahan Kota itu sendiri carut marut tentunya tidak mungkin terciptanya zona hijau sesuai yang di inginkan, tapi yang paling terpenting adalah protokol kesehatan.

“Misalkan dibukanya kembali cafe-cafe kelas menengah,” katanya.

Dengan di bukanya kembali tempat usaha tersebut, pihaknya meminta Satpol PP maupun Linmas harus diturunkan dalam ikut mengawasi menggunakan APD yang lengkap  kinerja para pengusaha.

“Pengusaha mana saja yang dibuka misalkan, pasar pasar, termasuk RHU perlu ada pemantauan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Bukan hanya itu saja, pekerja seni seperti pemain organ tunggal sampai sekarang tidak diperbolehkan main di tempat hajatan lalu keluarganya mau makan apa.

“kalau main ditempat hajatan tentunya ada pemberitahuan agar tidak terlau berdekatan dengan tamu undangan, tuan rumah hajatan pun harus menerapkan protokol keseahatan,” kata Ayu.

Bahkan bisa mengundang jajaran dari Satpol PP, Linmas, Polisi maupun TNI untuk mengingatkan atau mengawasi protokol kesehatan hal itu dinilai pasti akan bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Inpres 6 tahun 2020.

“Dengan adanya inpres 6 tahun 2020 ini, Kami berharap baik provinsi, kabupaten dan kota harus merubah Pergub, Perbup maupun Perwali (33/2020) untuk segara menggerakan perekonomian kembali,” tutupnya. 

Penulis : Errich
Editor   : Kukuh

Tidak ada komentar:

Post Top Ad