KBRS Perjuangan Desak Jangan Sampai PPDB Ada Jalur Titipan Partai - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 02 Juli 2020

KBRS Perjuangan Desak Jangan Sampai PPDB Ada Jalur Titipan Partai

0 Viewers
Foto : KBRS Perjuangan minta kejelasan dan keterbukaan jalur PPDB di kantor DPRD kota Surabaya
Berita Rakyat, Surabaya. Memasuki zaman globalisasi saat ini tentu adalah berkembangnya sebuah negara mulai menuju era modern.
Mulai dari bidang transportasi hingga lapangan pekerjaan semuanya bisa dilakukan melalui kecanggihan teknologi.
Namun tidak semua yang berbasis teknologi itu mampu diterima dengan baik oleh sebagian besar masyarakat.

Contoh besar adalah adanya sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2020 sekarang ini. Banyak  warga merasa kurang puas atas hasil yang didapatkan guna mendaftarkan anaknya menuju sekolah yang diinginkan. 

Sistem yang diterapkan adalah adanya peta peta zonasi. Pada awalnya, sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas  dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Namun pada kenyataannya tidak seperti apa yang sudah diterapkan pada PPDB tahun lalu. Sekarang malah diperlukan surat keterangan domisili dari RT/RW hingga validasi ke kelurahan.

Banyak warga dibuat bingung atas penerapan ini. Hingga akhirnya pada (Kamis 1/7/2020) puluhan warga khususnya ibu ibu wali murid mengadukan nasib anak mereka ke Kantor DPRD kota Surabaya akibat banyak  yang tidak diterima di sekolah negeri. Padahal jarak antar rumah domisili ke sekolahanya kurang lebih 1 kilometer.

Aksi yang berjalan damai ini didampingi oleh KBRS Perjuangan di bawah komando Yanto Banteng (sebutan akrabnya. Red). Dalam Aspirasinya menyerukan apa yang dialami oleh masyarakat ini Yanto meminta adanya "FER" (Keterbukaan) dalam PPDB ini.

"Tolong lebih diteliti lagi sistem Domisili, banyak sebagian besar hanya minta tanda tangan RT/RW agar lokasinya lebih didekatkan di sekolah yang dituju," seru Yanto Banteng dalam orasinya.

Yanto Banteng juga menambahkan jangan ada hal hal Tabu dalam dunia pendidikan.

"Satu hal lagi tolong dibenahi kenapa sampai ada yang namanya jalur Titipan. Mulai dari Titipan partai atau orang berpengaruh. Ambil langkah tegas dinas pendidikan kota Surabaya ini, agar tidak mengurangi jumlah pagu di sekolah," imbuh Yanto.

Kedatangan KBRS perjuangan bersama puluhan ibu ibu di DPRD kota Surabaya mendapat apresiasi oleh anggota dewan. Hingga akhirnya Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Hj Khusnul Khotimah dan Anggota dr Akmarawita Kadir dan Badru Tamam  yang membidangi Kesejahteraan Rakyat. 

Mereka menerima dan Menampung keluhan keluhan Rakyat Surabaya yang tidak puas dengan Peraturan Pendidikan salah satunya Mengenai Zona dan memakai Surat Domisili yang di keluarkan RT-RW Sedangkan Warga yang satu Zona dengan SMP Negeri malah tidak di terima. 
Foto : perwakilan KBRS Perjuangan bersama Ibu ibu diterima anggota Dewan.

"Keluhan njenengan kulo tampi dengan senang hati, dan saya berterima kasih sampean melaporkan ke saya. Sehingga saya tahu permasalahan Pendidikan yang ada di Surabaya. Sebentar lagi saya beserta Anggota Komisi D beserta Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan menampung keluhan Sampean. Saya akan memperjuangkan dan mengusahakan Walau tidak di SMP Negeri.
Sekolah di SMP Swasta juga Gratis seperti Negeri," jelas ketua komisi D.

Khusnul khotimah juga menambahkan memang SMP Negeri di Surabaya ini Terbatas, hanya 63 sekolahan SMP Negeri. Jadi tidak mungkin bisa menampung kalau lulusan SD minta masuk Sekolah di SMP Negeri semua.

"Namun saya akan mengusahakan SMP Swasta di Surabaya juga Gratis dan berkualitas Seperti SMP Negeri bagi yang tidak Mampu," janji ketua Komisi D Khusnul Khotimah.


Penulis : Kukuh

Tidak ada komentar:

Post Top Ad