Barang Bukti TPPU Bandar Narkoba 39,2 Kg Sabu Diduga "Raib" Hakim dan Jaksa Saling Tuding - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 18 September 2019

Barang Bukti TPPU Bandar Narkoba 39,2 Kg Sabu Diduga "Raib" Hakim dan Jaksa Saling Tuding

0 Viewers

Berita Rakyat, Medan ~ Penegakkan hukum lembaga peradilan dinegeri ini sepertinya kian hari semakin memprihatinkan. Wewenang yang diamanahkan negara untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya justru di  salahgunakan.

Fakta para terdakwa narkoba banyak yang bernafas lega di tuntut dan di putus vonis saat sidang di PN Medan  harus menjadi perhatian Komisi Kejaksaan. 

Pasalnya, fenomena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hakim dan Jaksa sepertinya kini menjadi trend di Pengadilan Negeri (PN) Medan. 

Seperti yang terjadi belum lama ini, sidang terdakwa gembong narkoba Internasional 39,2 Kg sabu Syaiful alias Juned. 

Terdakwa dituntut seumur hidup oleh JPU YS, dah JES dan akhirnya di putus vonis 20 tahun penjara oleh Hakim PN Medan. Tuntutan dan vonis yang dinilai kontroversial itu kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan para pemerhati hukum.

Meski masih hangat dibicarakan, kini Hakim dan JPU Kejari Medan kembali saling tuding terkait sidang perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Syaiful alias Juned bernilai miliaran rupiah.

Hakim PN Medan Erintuah Damanik yang menangani perkara TPPU Syaiful alias Juned gembong narkoba Internasional 39,2 Kg sabu  mengatakan, bahwa JPU dalam mengajukan tuntutan, terdapat lima item barang bukti sitaan negara yang tidak dimuat Jaksa.

Anehnya, Kasi Pidum Kejari Medan Parada Situmorang malah mengatakan kekeliruan Hakim.

Ketua Umum FoRSU Faisal Nasution mengatakan, dalam video yang kita apload, Hakim secara tegas mengatakan, bahwa peninjauan kembali yang dilakukan Jaksa di tolak karena tidak memenuhi persyaratan. "Lalu kenapa Parada bilang masih upaya PK..? jelas Faisal.


Masih dalam kaitan TPPU, saat FoRSU melakukan orasi di Kejari Medan, Selasa (10/9/2019) diterima langsung oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Parada Situmorang. Saat orasi itu Parada mengatakan, pihaknya telah melaksanakan sesuai dengan aturan dengan menyita barang bukti TPPU untuk disita negara. 

Parada juga meminta perwakilan FoRSU keruangannya dan menunjukkan data rencana tuntutan (Rentut) tapi bukan tuntutan.

"Saat aksi demo di Kejari Medan, Parada meminta perwakilan FoRSU ke ruangannya sembari menunjukkan bukti Rentut, bukan tuntutan. Harusnya bukti yang ada didalam tuntutan yang ditunjukkan Parada. Apa ini bukan pembohongan publik," ungkap Faisal.

Oleh karena itu, terkait perkara TPPU gembong narkoba Internasional 39,2 Kg sabu Syaiful alias Juned, FoRSU membuat pernyataan sikap guna membuka cakrawala para penegak hukum di negeri ini. 

Keterpurukan bangsa ini dalam melawan dan membasmi peredaran narkoba hingga Prrsiden RI Ir H Joko Widodo menyerukan perang terhadap narkoba sudah sangat nyata. Bahwa negara kita saat ini berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.

Peredaran narkoba yang sangat nyata menghabisi generasi muda Indonesia berada pada titik yang membahayakan dan mengancam masa depan para generasi bangsa.

"Sudah selayaknya seluruh jaiaran pemerintah dan penegak hukum melaksanakan intruksi Presiden guna melakukan tindakkan tegas terhadap para gembong narkoba. Fenomena berbahaya atas maraknya serangan narkoba yang berasal dari negara luar untuk menghancurkan generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia harus dihancurkan, " tutur Faisal (10/09/19).

Berdasarkan prediksi dan melalui survei yang ada, hampir mencapai 60 persen rakyat Indonesia telah terkontaminasi berbagai bentuk narkotika. Mulai dari kalangan pejabat, artis,  hingga ke level rakyat jelata telah terkena virus mematikan ketergantungan narkoba jenis sabu.

"Pernyataan tegas Presiden Jokowi untuk menindak tegas pelaku gembong narkoba sangat jelas dan harus dilaksanakan seluruh jajaran institusi penegak hukum di negeri ini. Mulai dari TNI-Polri, BNN,  Kejaksaan dan Mahkamah Agung, serta seluruh rakyat Indonesia harus bahu membahu memberantas peredaran narkoba di Bumi NKRI tercinta ini, " terangnya.

Kita semua tahu ujung tombak negara ini berada  ditangan BNN, TNI-Polri, Jaksa dan para Hakim dalam melakukan penangkapan, menyidangkan, menuntut hingga memutuskan saat persidangan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum, tegas, terukur dan dihukum berat hingga pada hukuman mati.

Sesuai UU hukum pidana, baik dalam kepemilikan, peredaran hingga kepada korban penyalahgunaan narkoba sesuai pada kasus yang terjadi pada masing-masing perkara, "pintanya. Khusus pada kejadian penangkapan oleh BNN Sumut atas kepemilikan 39,2 Kg sabu yang dipimpin oleh gembong narkoba Internasional antar negara Syaiful alias Juned, dimana kami menilai hukuman yang dijatuhkan majelis Hakim pada persidangan sangatlah rendah hanya 20 tahun.

"Berdasarkan kajian, dari tuntutan yang disampaikan oleh JPU Kejari Medan YS dan JES hanya seumur hidup, jika melihat dari jumlah barang bukti serta jaringan pengedar bertaraf Internasional, sudah selayaknya Hakim  memutuskan hukuman yang seberat-beratnya, yaitu hukuman mati, sesuai UU No 35 Tahun 2009, tentang narkotika bahwa hukuman maksimal adalah hukuman mati, " tegas Faisal. 



Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi

Tidak ada komentar:

Post Top Ad