Diduga Sejumlah Sekolah di Kabupaten Sinjai Beli Buku Tidak Sesuai Juknis Dana Bos - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 15 Agustus 2019

Diduga Sejumlah Sekolah di Kabupaten Sinjai Beli Buku Tidak Sesuai Juknis Dana Bos

0 Viewers
Dirga Saputra
Berita Rakyat, Sinjai - Ketua Pemantau dan Investigasi LSM Sindas, Dirga Saputra mengatakan, Sejumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai ditenggarai melakukan pembelian buku untuk sekolah mereka dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), parahnya buku yang dibeli Sekolah tersebut disinyalir telah melanggar petunjuk teknis (juknis) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah di keluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 tentang buku pada Bab VI Penggandaan, Penerbitan dan Distribusi Buku Pasal 9 poin 1 berbunyi, bahwa pada kulit sisi luar buku yang diperdagangkan wajib dicantumkan harga eceran dan pada poin 2 pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialih-mediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kemudian diperdagangkan kepada konsumen akhir, pengecer wajib mencantumkan label harga eceran secara tercetak.

Kemudian aturan ini ditambah lagi, berdasarkan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bab V terkait Penggunaan Dana poin ketentuan penggunaan BOS pada SD dan SMP, untuk penyelenggara Kurikulum 2013 (K-13) berisikan aturan bahwa buku teks yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Dirga, dalam pantauannya di lapangan, banyak sekolah diduga telah membeli buku yang tidak mencantumkan HET.

"Ada pula Kepala Sekolah yang mengaku menggunakan buku tanpa HET ini sebagai buku pendamping atau pengayaan," Ucapnya, Kamis (15/08/19).

Pasalnya, ada hal yang aneh yang terjadi pada proses tersebut, diduga kuat adanya oknum Dinas Pendidikan yang memainkan pengadaan buku dengan bekerjasama pada penerbit tertentu diluar dari rujukan kementrian.

Namun, Lanjut Dirga sebagai bahan acuan bahwa sesuai aturan baru tahun 2017, sekolah boleh membeli buku lain yang bertanda BSE namun tetap harus mengacu pada juknis kementrian.

“Nah yang itu untuk aturan buku K-13. Sedangkan untuk kurikulum 2006 atau KTSP, sekolah boleh membeli penerbit dari mana saja, tetapi tetap harus sesuai petunjuk teknis yakni seperti harus ada HET dan dinilai badan standardisasi nasional,” Jelas aktivis ini kepada awak media.

Dia juga menyebutkan, kalau sekolah membeli buku diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis, maka buku itu harus dikembalikan.

“Kalau tidak sesuai dengan juknis, ya harus dikembalikan. Kalau sekolah ngotot tidak mau atau mengatakan tidak bisa dikembalikan, maka tanggung sendiri akibatnya,” Tegasnya.

Ia beranggapan bahwa semua kebutuhan buku sekolah sudah diambil dari dana BOS di sekolah masing-masing. Jadi jangan sampai adalagi sekolah yang memungut dari siswa untuk buku dengan alasan apapun.

“Misalnya di sekolah itu buku belum datang, maka bagaimana sekolah mensiasati, dilarang sama sekali memungut dari siswa. Kami Harus mengingatkan ini, kalau sekolah melanggar maka tanggung sendiri akibatnya,” Tutupnya. 


Penulis : Dwi
Editor : Hidayat

Tidak ada komentar:

Post Top Ad