KPK Bidik Kasus Dugaan Korporasi Perubahan PKS PDAM Tirtanadi Dengan PT TLM - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 29 Juli 2019

KPK Bidik Kasus Dugaan Korporasi Perubahan PKS PDAM Tirtanadi Dengan PT TLM

0 Viewers

Berita Rakyat, Medan ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki kasus perubahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara  PDAM Tirtanadi dengan PT Tirta Lyonnaise Medan (TLM). Pasalnya, ada dugaan dalam perubahan PKS tersebut terjadi kejahatan korporasi.

Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja kepada media ini mentuturkan bahwa KPK menyelidiki kasus tersebut.

"Laporannya sudah masuk. KPK tengah menyelidiki kasus tersebut. Temuan BPK dan BPKP, plus hasil investigasi kita sudah masuk ke KPK," ujar  Indra Praja dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, pada Sabtu, 27 Juli 2019.

Menurut Indra, persetujuan Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam surat nomor: 539/8007 tanggal 29 Agustus 2017, menjadi pintu masuk KPK untuk menyelidiki terjadinya perubahan PKS antar PDAM Tirtanadi dengan PT TLM.

Selain itu, KPK juga tengah melakukan telaah surat penjanjian perubahan dan pernyataan kembali PKS antara PDAM Tirtanadi dan PT TLM dengan nomor: 19/MOU/DIR/2017 pada tanggal 15 Desember 2017.

"Perubahan PKS antar PDAM Tirtanadi dengan PT TLM terkesan dipaksakan, terbukti studi kelayakan yang dilakkukan tidak terintegrasi. kuat dugaan ada kepentingan politik dibalik kerjasama itu, mengingat saat itu Gubsu Tengku Erry Nuradi tahun 2017 ingin menyongsong Pilgubsu  2018. Kita menduga ada penyalahgunaan wewenang, jabatan dan anggaran dalam korporasi BUMD tersebut," terang Indra Praja.

Seperti diketahui, PDAM Tirtanadi melakukan PKS dengan PT TLM dalam mengelola air minum sejak Tahun 2000 dan berakhir Tahun 2025. Namun, pada Tahun 2017 dilakukan perubahan PKS yang berlaku mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2043. 

Perubahan PKS tersebut berpotensi merugikan PDAM Tirtanadi dan investasi Pemprov Sumut, karena tidak memperoleh hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan atas aset tetap Instalasi
Pengolahan Air (IPA) sebesar Rp 33.358.477.849,00.

"Berapa yang didapat para direksi PDAM Tirtanadi dan pejabat Pemprov Sumut dari perubahan PKS itu sampai dengan tahun 2043? Ini yang menjadi pertanyaan, sementara untuk kerugian sudah jelas terjadi," seru Indra Praja.

Sekretaris Perusahaan (Sekper) PDAM Tirtanadi Jumirin sampai saat ini belum bisa terkonfirmasi. Begitu juga dengan mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Medan, Sutedi Rahardjo. 


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi

Tidak ada komentar:

Post Top Ad