Unsur Pidana Terpenuhi, Kasus Dugaan Penghasutan Romo Syafi'i Ditingkatkan ke Proses Penyidikan - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

iklan dalam berita

Maret 22, 2019

Unsur Pidana Terpenuhi, Kasus Dugaan Penghasutan Romo Syafi'i Ditingkatkan ke Proses Penyidikan

0 Viewers
Ist.
Berita Rakyat, Medan - Penyelidikan kasus dugaan penghasutan HR Muhammad Syafi'i saat melakukan orasi Apel Siaga 222 di depan Masjid Raya Al Mashun Medan beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru.

Romo Syafi'i yang saat ini menjadi Caleg DPR RI itu dianggap melakukan kampanye terselubung yang menguntungkan salah satu pasangan Capres dan Wapres itu juga diduga menghasut masyarakat untuk membenci penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum.

Atas dasar dugaan penghasutan itu Romo Syafi'i pun dilaporkan Fakhruddin Pohan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, yang dikuatkan dengan tanda bukti laporan Nomor 003 /LP/PP/ Prov /02.00/2019/ tertanggal 27 Pebruari 2019. Sehingga laporan tersebut kini ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut.

Selain itu, berdasarkan hasil rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu Sumut, Kejaksaan Tunggu Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumut juga telah melakukan pembahasan terhadap kasus tersebut pada, Selasa (19/3/2019) kemarin.

Oleh karena itu dengan  berbagai pertimbangan, materi mulai dari pengaduan warga, keterangan para saksi serta barang bukti berikut keterangan dari pelapor maupun klarifikasi dari terlapor, maka statusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan.

"Statusnya dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan, Rabu (20/3/2019).

Syafrida menjelaskan, bahwa dalam menetapkan status seorang terlapor,  pihak Bawaslu memiliki pandangan lain terkait kasus tersebut. Namun demikian, dirinya memastikan hasil keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk surat mengenai penetapan status, kasus ini memenuhi unsur Pidana Pemilu. Dan keputusan ini menurutnya tetap menjadi hasil keputusan secara kelembagaan yang harus dilaksanakan.

"Tidak bulat seluruh instansi dalam Gakkumdu itu menyatakan ini memenuhi unsur, tapi kami punya pandangan lain. Begitupun keputusan ini tetap dilaksanakan secara kelembagaan," jelasnya.

Karenanya, setelah dinyatakan memenuhi unsur pidana, maka selanjutnya penanganan kasus ini akan diperiksa oleh penyidik kepolisian," tandas Safrida.



Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Hary

Tidak ada komentar:

Post Top Ad