Endang Srikarti berharap Harga Pertanian Tidak menjadi Monopoli Tengkulak - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Sabtu, 23 Februari 2019

Endang Srikarti berharap Harga Pertanian Tidak menjadi Monopoli Tengkulak

0 Viewers

Berita Rakyat, Boyolali - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat bekerja sama dengan anggota DPR RI, Endang Srikarti Handayani, mengadakan Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan Perkembangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Endang Srikarti Handayani dalam penjelasanya, acara ini merupakan sosialisasi KPPU tentang persaingan usaha.

"Supaya masyarakat Boyolali memahami hak dan kewajibannya agar tidak termonopoli oleh pihak perusahaan besar, dan seharusnya perusahaan besar idealnya bisa mengayomi perusahaan kecil," ungkap Endang Srikarti Handayani di Rumah Pilar ESH Center, Madu Mulyo, Pulisen, Boyolali, Sabtu (23/2/2019).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, dengan adanya kerja sama dengan KPPU ini supaya bisa menjembatani hak-hak Industri kecil, hak-hak home industri dan hasil pertanian agar tidak termonopoli oleh tengkulak. Apabila sampai terjadi, hal ini dirasa membahayakan bahkan tidak akan berlangsung dengan lancar.

"Karena para petani tidak termonopoli oleh tengkulak, agar harga tetap terjamin," tambah Endang

Kondisi saat ini, lanjutnya, banyak petani mengeluh soal harga yang semakin lama semakin turun, banyak tengkulak atau kartel yang memainkan harga.

"Maka dari itu, kami bekerja sama dengan KPPU untuk bisa mencarikan solusi, memberikan pencerahan kepada industri kecil, maupun petani," tukasnya.

Sementara, Komisioner KPPU Pusat, Hari Agustanto mengatakan, KPPU adalah Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Tugas utamanya adalah menyelesaikan perkara persaingan usaha dan memberikan saran serta pertimbangan ke Pemerintah.

"Untuk menata sesuai dengan prinsip prinsip persaingan usaha.Kemudian melakukan penegakan hukum,melakukan investigasi apabila ada pelaku pelaku usaha yang melanggar persaingan usaha," jelas Hari.

Terkait dengan penegakan hukum, kata dia, KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Kemudian melalui UU No.20/2008 jo PP No.17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM.




Penulis : Yuwana Irianto
Editor : Hary

Post Top Ad