Momentum PPDB Jadi Ajang Pungli dan Jual Beli Bangku Sekolah - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Juni 13, 2021

Momentum PPDB Jadi Ajang Pungli dan Jual Beli Bangku Sekolah

0 Viewers

Oleh : Andi Purnama


Setiap tahun ajaran baru, orang tua yang memiliki putra putri yang akan masuk ke jenjang sekolah pada tingkat SMP dan SMA Sederajat, mengalami keresahan dan kekhawatiran akan tidak diterimanya anak mereka pada sekolah negeri yang dituju dengan kebijakan harus berdekatan dengan kediaman tempat tinggal mereka. Berharap kekisruhan pada pada tahun 2019, 2020 yang lalu dapat dikaji dan diperbaiki sistem dan mekanisme pendaftaran, sehingga tidak terjadi berulang di tahun mendatang.

 

Modus pengambilan keuntungan yang dilakukan para oknum mulai dari kepala sekolah, komite dan pengawas kabupaten/propinsi penerimaan siswa baru tersebut, dimulai dengan membaca dan menterjemahkan pola alur kelemahan mekanisme sistem informasi online, yang diterapkan pada pendaftaran peserta didik baru di setiap daerah di kabupaten dan kota. Dan realitas ini sangatlah diketahui oleh Pengawas Pendidikan Kabupaten/Propinsi yang ada di setiap kabupaten dan kota, bagaimana caranya hal tersebut menjadi ruang celah permainan baru dalam skema jual beli dan pungli dalam mendapatkan bangku sekolah negeri, yang seharusnya menjadi review perbaikan maupun evaluasi sistem informasi, dari pengalaman pelaksanaan 3 tahun lalu, bagaimana proses kebijakan dan peraturan pemerintah ini berjalan, dengan tidak membuat celah-celah korupsi model baru di dunia pendidikan.

 

Permainan jual beli bangku dan pungli dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah menjadi hal yang tidak rahasia lagi di mata masyarakat. Dan semuanya membungkan akan praktek yang telah terjadi sekian tahun ini dengan adanya metoda pendaftaraan peserta didik dengan penerapan sistem baru ini. Sistem yang diciptakan seolah menjadi hal yang dianggap keterbukaan di mata masyarakat, bahwa sistem telah dapat menjadikan pola baku perhitungan bagaimana anak dan orang tua dapat memantau proses masih bertahan atau tersisihkan nama peserta didik dalam list yang diterima dalam satu proses pendaftaran sekolah. Bila si anak telah terdepak dan gagal dalam list penerimaan online, mulailah orang tua menjadi resah khawatir akan bagaimana selanjutnya langkah mencari dan mendaftar anaknya di sekolah lain yang juga sudah mulai tertutupnya pendaftaran sekolah-sekolah lainnya. Panitia PPDB di depan sekolah akan kompak bahwa pendaftran sudah ditutup semua, bangku sudah terisi penuh dan itu hanya modus saja. Supaya menaikkan nilai tawar dan harga jual bangku (tanpa menjelaskan sisi informasi yang lainnya, yang memang sisa pendaftaran merupakan hak penuh sekolah untuk mengatur penerimaan subyektifitasnya), inilah yang dimainkan.

 

Analisa di mana celah permainan jual beli dan pungli yang terjadi dalam pendaftaran anak peserta didik baru, pertama diawali dengan sekolah memberikan pagu siswa yang didaftarkan kepada Dinas Pendidikan sampai ke tingkat propinsi yang akan diakomodir sebagai jumlah siswa yang akan dijadikan program sistem online pendaftaran dan tercantum resmi di laman website PPDB. Misalkan saja salah satu SMAN di Banyuwangi, dalam menerima peserta didik mencantumkan pagu jumlah siswa baru yang diterima sebagai pengumuman resmi sejumlah PAGU siswa 266 siswa yang bakalan diterima secara online, dengan asumsi perhitungan bahwa sekolah tersebut akan menerima siswa dengan kapasitas 9 Kelas (setiap kelas berarti akan diisi ± 30 siswa). Sedangkan perhitungan dalam pertimbangan afirmasi, perpindahan tugas, prestasi lomba merupakan hak subyektifitas sekolah dalam menerima calon siswa, dan kenyataan inilah yang dipermainkan dan diketahui banyak pihak sebagai ladang posisi tawar jual bangku oleh oknum-oknum penyelenggara sekolah dan dibawah koordinasi sekolah bahkan disinyalir sepengetahuan sampai Dinas Pendidikan Kabupaten hingga Propinsi.

 

Banyangkan 1 sekolah saja bisa varian sampai 5 siswa berarti bisa 45-50 kursi yang dapat dikondisikan jelas-jelas dijual dalam posisi tawar. Bila posisi tawar penjualan bangku dan pungli diangka rata-rata 3-4 juta bahkan ada diatas jauh dari itu, berarti satu sekolah bisa korupsi mencapai angka 200 juta lebih. Dan semua pihak sampai Dinas Propinsi kejadian hal ini telah banyak tahu. Dan seolah tutup mata dan itu hanya baru satu sekolah. Bagaimana bila posisi sekolah yang dianggap masyarakat mempunyai nilai pandang lebih karena subyektifitas sekolah tersebut sarpras dan lingkungannya lebih baik, pastilah sekolah tersebut akan mempunyai bargaining untuk jual bangku dan pungli lebih besar lagi dan mahal, padahal hal itu aset negara, dijadikan ladang korupsi.

 

Mereka yang tidak dapat diterima bukanlah dikarenakan kemunduran/kelemahan siswa dalam hal prestasi  dan akademik, namun mereka tidak diterima karena korban sistem yang bukan lagi pada kompetisi, tetapi sistem dimana alogaritmanya tidak menguntungkan yang diterapkan saat ini. Sehingga orang tua merasa panik khawatir jika anaknya tidak dapat diterima sekolah, dan harus menanggung psikologi dan beban traumatis anak, seolah sudah tertutup penerimaan dan tidak dapat bersekolah. Orang tua akan berjuang bagaimanapun juga psikologi anak tidak boleh menangis karena tidak ada bangku lagi untuk menerimanya.

 

Inilah peluang yang sangat jahat, dimanfaatkan oleh mafia-mafia pendidikan dalam memperjualbelikan bangku sekolah. Korban sistem yang seolah transparan, padahal tidak sepenuhnya transparan, ruang subyektifitas yang masih besar, menjadi ranah permainan yang sangat diketahui bersama, mulai dari Panitia Penyelenggara, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Propinsi, sangatlah mengetahui kejadian ini. Bila 1 sekolah berhasil meraup dana pungli dan jual beli bangku sejumlah 200 juta, puluhan milyar total angka permainan korupsi dalam pendaftaran peserta didik baru dalam 1 tahun, bancakan para oknum mafia.

 

Orang tua yang menjadi korban dari permainan mafia-mafia pendaftaran peserta didik ini merasa diam tak bersuara, dalam membela kepentingan anak supaya tidak menjadi traumatis mendalam si anak, seolah menjadi orang yang kalah bukan karena kompetisi yang fairnes, tapi korban karena sistem, bahkan menjadi bulan-bulanan penyelenggara dan penanggung jawab sektor/bidang pendidikan (mulai dari sekolah, dinas kabupaten, dinas propinsi). Seolah mereka korban kecelakaan lalu lintas, yang akan ditolong bila memiliki kecukupan dana dan jaminan dari si korban.

 

Sistem Informasi dapat lebih baik dalam pengelolaan penerimaannya, bila titik beratnya adalah daerah zonasi, posisi pendataan awal (data peserta didik dan minat melanjutkan jenjang) dapat menjadi ruang analisa yang lebih cermat teliti, juga daerah-daerah mana saja pada posisi tempat tinggal siswa yang mengalami blank spot (daerah tidak terakomodir zona). Pendataan awal dalam minat siswa akan masuk ke SMA  Umum, Kejuruan sudah teridentifikasi pada waktu semester akhir siswa akan lulus dari sekolah SD maupun SMP. Real bangku benar-benar obyektif terdata, bukan hanya bersifat pagu yang realitasnya sangat melebihi pagu resmi di website pendaftaran, dan pada akhirnya sisa yang ada (selain pagu) akan menjadi bancakan pungli dan setoran jual beli bangku bangku, siapa yang berani bayar pada mafia-mafia PBDB, (sudah menjadi rahasia umum) akan diutamakan mendapatkan prioritas bangku.

 

Persaingan dan rasa kompetisi yang membangun karakter anak-anak bangsa telah tiada, yang ada adalah sistem informasi yang menimbulkan satu kelompok mafia-mafia baru dalam bidang layanan pendidikan, yang dimana seharusnya dunia pendidikan menjadi barometer dalam mencetak generasi muda yang jujur, unggul, berprestasi, berkompetisi malah menjadi contoh awal, dimana para oknum-oknum guru yang dikoordinir oleh kepala sekolah menjadi pemain baru dalam merusak wajah pendidikan anak-anak bangsa, ladang pungli dan korupsi yang terkoordinasi dari bawah, daerah sampai pusat propinsi.

 

Mereka tidak segan ataupun malu lagi dengan remunerasi peningkatan gaji-gaji guru yang ASN, kesejahteraan mereka sudah jauh lebih baik dari pada guru jaman dahulu yang benar benar mengabdi untuk menciptakan siswa yang cedas dan bermoral, tapi ternyata malah mengajarkan pada dunia pendidikan di kalangan/mata masyarakat, pendaftaran siswa/anak didik saja sudah banyak dan mencetak mafia-mafia pungli dan korupsi. Belum lagi kejahatan pengelolaan dana-dana pendidikan dalam bentuk dana BOS, pungli penyelenggaraan operasi pendidikan lainnya, dana-dana hibah, proyek-proyek dalam mekanisme belanja pengadaan barang dan jasa, dan berita sisi gelap lainnya dalam operasi dan penyelenggaraan dunia pendidikan. (*)

 

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan di Banyuwangi



Editor : Hakim Said


Post Top Ad