Ketua FoRSU : Demi Sumatra Utara Bermartabat, Gubernur Harus Bersikap Santun dan Menjaga Etika - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 23 Desember 2019

Ketua FoRSU : Demi Sumatra Utara Bermartabat, Gubernur Harus Bersikap Santun dan Menjaga Etika

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}
Views
Ketua Umum Forum Rakyat Sumatera Utara (FoRSU) Ahmad Faisal Nasution

Berita Rakyat,  Medan ~ Menyikapi terjadinya kegaduhan atas pernyataan Gubernur sumatra terhadap Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani selaku perwakilan pemerintah pusat, seyogianya Gubernur tidak pantas mencampuri sesuatu yang bukan urusannya.

Apalagi melontarkan kritik yang bernada sentimen kepada Bupati/Walikota. Sebab mereka juga memiliki wewenang mengurusi wilayahnya sepanjang tidak melampaui kewenangan Pemerintah pusat.

Ketua Umum Forum Rakyat Sumatera Utara (FoRSU) Ahmad Faisal Nasution mengatakan, merujuk pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan, bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Selain itu, didalam PP No. 33/2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bahwa tugas Gubernur adalah mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pemantauan di daerah Kabupaten/Kota.

Serta melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, dan memberdayakan serta memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota.

"Yang terpenting itu harusnya Gubernur memfasilitasi dan memberdayakan Kabupaten/Kota yang dianggap masih tertinggal. Bukan malah menuding secara sepihak apa lagi di sampaikan didepan khalayak ramai, yang seolah-olah benar Bupati Tapteng tidak sayang kepada rakyatnya, " ujar Faisal. 

Pertanyaannya, apakah model sepeti ini yang di sebut bermartabat ?
Para Bupati/Walikota yang ada di Kabupaten/Kota jelas memiliki  tanggung jawab bersama melakukan kordinasi demi kesejahteraan rakyat, " terangnya. 

"Apa yang terjadi di Sumut, juga bagian dari tanggung jawab Gubernur, Dan bukan semata tanggungjawab Bupati ataupun Walikota, " ungkap Faisal Nasution. 

Faisal mengungkapkan,  fenomena yang kita lihat dalam persoalan ini  justru menggambarkan ketidakmampuan Edy Rahmayadi dalam mengayomi dan berkomunikasi dengan baik terhadap Kepala Daerah pada provinsi yang di pimpinnya.

Sementara jika kita amati, jajaran pemerintahan yang dipimpin Gubsu saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Seperti visi dan misi yang disampaikan Gubsu pada saat kampanye.

"Setahun lebih sudah kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi, tapi sampai saat ini masih terdapat beberapa Kepala OPD yang belum juga di depenitifkan dan masih sebagai Plt. Yang parahnya lagi, masih terdapat rangkap jabatan Kepala OPD menjabat Plt. Seperti Kepala OPD Perkebunan masih menjabat sebagai Plt OPD  Kehutanan, " ungkapnya.

Lalu apa hasil kerja pansel eselon 2 yang sudah  berbulan melakukan seleksi tanpa hasil ? Kita juga lihat serta mendengar lemahnya penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2019 ini. Artinya jajaran Kepala OPD  Gubernur saat ini dianggap lemah dalam memikirkan pembangunan serta perbaikan infrastruktur.

Termasuk Pendidikan dan juga kesehatan. Bahkan pertanian yang begitu banyak menggelontorkan anggaran APBD namun belum terlihat banyak berbuat yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat Sumut. Apa lagi bantuan cuma-cuma di realisasikan puluhan milyar.  

Yang terjadi malah sebaliknya, Dinas Pendidkan malah kebanyakan dihadapkan  dengan persoalan hukum yang mengarah kepada pimpinan Kepala OPD. Baik itu dalam penanganan Kepolisian maupun Kejaksaan.

"Apa yang terjadi saat ini menggambarkan ketidak mampuan Gubernur dalam mengayomi dan berkordinasi dengan baik kepada jajaran Kabupaten/Kota demi kemaslahatan rakyat Sumatera utara, " tegas Faisal.


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi

Tidak ada komentar:

Post Top Ad

/* POST VIEWS */