Berkas Kasus Korupsi DAK Disdik Sumatera Utara Senilai 90 Milyar Dikabarkan Bakal Jadi "Siluman", KPK Harus Ambil Alih. - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 13 Desember 2019

Berkas Kasus Korupsi DAK Disdik Sumatera Utara Senilai 90 Milyar Dikabarkan Bakal Jadi "Siluman", KPK Harus Ambil Alih.

0 Viewers
Foto. Kadis Pendidikan Sumut, DR, Drs. Arsyad Lubis, M. M
Berita Rakyat, Medan ~ Kabar tidak sedap berhembus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,  Berkas kasus duga'an korupsi atas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp90 Milyar di Dinas Pendidikan Sumut  bakal jadi "siluman".

Pasalnya, berdasarkan informasi yang beredar di Kejati Sumut, kasus dugaan Korupsi DAK tahun 2018 yang menyeret orang nomor satu di Dinas Pendidikan Sumut itu dikabarkan bakal tidak dilanjutkan.

"Selama tidak diributi wartawan, infonya kasus korupsi Arsyad Lubis di Kejati Sumut berkasnya bakal tidak dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi alias "siluman" kata sumber yang minta namanya dirahasiakan itu kepada wartawan.

Oleh karena itu, demi  tegaknya supremasi hukum di negeri ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengambil alih kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Sumut tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Forum Rakyat Sumatera Utara (FoRSU) Faisal Nasution kepada Berita-rakyat.co.id, Jumat (13/12/2019) di Repvblik Kopi Jalan Pemuda Medan.

"Demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini, KPK harus ambil alih kasus duga'an korupsi Dinas Pendidikan Sumut. Pungli dan korupsi harus di berantas habis, " tegas Faisal. 

Menurut Faisal, dugaan korupsi anggaran sebesar Rp90 Milyar yang terjadi didalam dunia pendidikan tersebut merupakan kejahatan besar dan menyakiti hati rakyat Sumatera utara. 

Pasalnya, angka Rp90 Milyar tersebut sangat fantastis dan layak diatensi oleh KPK.

Apalagi dalam kasus dugaan korupsi bernilai puluhan miliar tersebut melibatkan langsung Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Arsyad Lubis. 

Faisal membeberkan, selain  korupsi anggaran DAK, Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA Cabang Dinas Humbang Hasundutan sumber Dana APBD TA 2019 senilai Rp1,2 Milyar juga terindikasi sarat korupsi.

"Mulai dari material dan speknya tidak sesuai dengan RAB. Nah, sesuai yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengguna Anggaran (PA) DR. Drs. Arsyad Lubis, M.M, KPA Drs Samsul Purba, sedangkan PPK Juwita Iranita Lumban Gaol, " beber Faisal.

Lanjutnya, kita akan desak KPK agar mengambil alih kasus ini. FoRSU juga akan mengawal kasus Arsyad Lubis ini, dan akan melakukan aksi.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi penyaluran DAK sebesar Rp90 Miliar itu seyogianya akan dibagikan kepada 30 UPT yang ada di Dinas Pendidikan Sumut. 

Yang mana setiap UPT diberikan mengelola anggaran sebesar Rp3 Miliar. 

Namun, dalam perjalanan, anggaran yang sejatinya di pergunakan secara swakelola oleh pihak sekolah tersebut justru diberikan kepada pihak ketiga alias rekanan.

Hingga berita ini diunggah, pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Fachruddin Siregar, SH, MH ketika di konfirmasi wartawan  terkait dugaan korupsi  DAK Dinas Pendidikan Sumut melalui nomor WatsAppnya, Kamis (7/12/2019) enggan memberikan komentar.


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi

Tidak ada komentar:

Post Top Ad