Minggu, 15 Desember 2019

Anggaran Dispora Sumut Diduga Jadi Ajang Korupsi Berjamaah

Bagikan Berita ini:

Berita Rakyat, Medan ~ Sejak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut dijabat Oleh Baharuddin Siagian, kasus korupsi tumbuh subur dan berkembang.

Baharuddin Siagian bahkan menjadi terkenal sejak dirinya di periksa Subdit III/Tipikor Krimsus Polda Sumut terkait kasus dugaan korupsi Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Dispora Sumut TA 2017 senilai Rp4,7 Miliar.

Berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Sumut pada 4 Juli 2019, sesuai dengan fakta perbuatan tersebut terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian negara sebesar Rp1, 537.273.395.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Sujamrat, M.M akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipikor Krimsus Polda Sumut.

Namun anehnya, dalam kasus korupsi bernilai miliran rupiah Ini, Baharuddin Siagian hingga kini masih berstatus sebagai saksi, dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, sebagai Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA) Baharuddin Siagian adalah orang yang paling bertanggungjawab.

Manuver Baharuddin Siagian agar lepas dari jeratan hukum tersebut kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan para penggiat anti korupsi di Sumut.

Usai kasus korupsi itu meredup, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut kembali di soroti media terkait dugaan korupsi Pengadaan Belanja Jasa/Tenaga Cleaning Servis (CS) TA 2019 senilai Rp3,5 Miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan belanja CS Dispora Sumut tersebut diduga menyalahi aturan dan sarat korupsi.

Pasalnya, berdasarkan yang tercantum di dalam portal LPSE Pemprov Sumut, anggaran sebesar Rp3,5 Miliar tersebut sejatinya dialokasikan untuk 104 orang Jasa/Tenaga CS.

Namun kenyataanya, berdasarkan keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dispora Sumut Ismail, anggaran pengadaan belanja CS Dispora Sumut TA 2019 senilai Rp3,5 Miliar itu dianggarkan untuk 87 orang Jasa/Tenaga CS.

"Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disporasu TA 2019, jumlah Jasa/Tenaga CS berjumlah 87 orang, " kata Ismail.

Pengakuan Ismail, terkait penawaran CV. TDP sebesar Rp1,6 Miliar adalah penawaran terhitung penggajian untuk 6 bulan. Had itu dikarenakan tender dimenangkan di bulan 7 tahun 2019.

"Tender diulang, karna tender awal tidak ada pemenangnya, dan itu diperbolehkan, " jelas Ismail tanpa menjelaskan kapan tender itu dilaksanakan dan siapa yang menenderkan.

Ismail juga mengakui,  dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah melihat anggaran pengadaan belanja Jasa/Tenaga CS TA 2019 sebesar Rp3,5 Miliar yang tercantum di portal LPSE Pemprovsu.

"Saya gak tau, dan saya gak pernah lihat, " ungkap Ismail jujur.

Belum lagi selesai kasus dugaan korupsi pengadaan belanja Jasa/Tenaga CS tersebut, kembali muncul kepermukaan anggaran Pengadaan Jasa Keamanan Disporasu dana APBD TA 2019 sebesar Rp3,5 Miliar, yang juga kembali disoroti Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (LSM BaraApi Indonesia) dan LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM Gertak).

Direktur Eksekutif LSM BaraApi Indonesia, M  Dani Damanik, SE, Sabtu  (14/12/2019) mengatakan, belanja jasa keamanan/security di Dispora Sumut sebesar 3,5 milyar yang dimenangkan oleh PT. Lintas Aman Andalas, yang beralamat di Jalan H. Anif/Pertokohan H. Anif, No.6 Kecamatan Percut Seituan dinilai tidak wajar.

Pasalnya, berdasarkan LPSE tim Pokja Unit Layanan Pengadaan telah memenangkan PT. LAA dengan tawaran Rp. 2,1 Milyar. Jika dihitung para jasa keamanan hanya menerima gaji untuk 1 tahun senilai Rp. 1.108.536/orang.

“Dari temuan data yang kita dapat. PT. LAA alamat di Jalan H. Anif dimenangkan dengan HPS sebesar Rp. 2,1 Milyar untuk 117 orang pekerja jasa keamanan. Setelah kita kalkulasi  dengan nilai dan keuntungan standar serta Pajak ke pemerintah, dalam 1 tahun jasa keamanan menerima gaji Rp. 1.108.536/orang. Inikan sudah tidak wajar.” kata Damanik

Untuk itu, sambung Manik. kita meminta agar Kadispora Sumut, Baharudin Siagian harus bertanggung jawab dalam belanja jasa keamanan yang tidak wajar Ini.

“Baharuddin Siagian harus bertanggung jawab terkait belanja jasa keamanan Dispora Sumut tahun 2019 ini.” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum LSM Gertak, Hendra P. Hutagalung  menilai, sejatinya pemerintah imelindungi rakyatnya, apalagi diketahui hingga saat ini masih ada pemberian gaji yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Tenaga Kerja.

Menurut Hendra, berdasarkan data yang diperoleh, belanja jasa keamanan di Dispora Sumut TA 2019 menjadi temuan, serta berharap kepada Pemprovsu untuk ebih melindungi rakyatnya.

Bayangkan saja, bila benar security itu menerima gaji Rp.1.108.536/orang setiap bulan, Apakah itu cukup untuk menafkahi anak dan istri mereka..?

“Ini jadi temuan kita, karena gaji mereka tidak sesuai dengan UU Tenaga Kerja, dan ini pidana. Harusnya pemerintah melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya malah menzolimi mereka, " tutur Hendra dengan nada kenal.


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi

Bagikan Berita ini:


Facebook Comment

0 komentar: