Senin, 04 Maret 2019

Risma Minta Kofifah Serahkan Pengelolaan SMA,SMK NEGERI ke-Pemkot Surabaya

Bagikan Berita ini:

Berita Rakyat, Surabaya - Surabaya. Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur jawa timur Kofifah Indar Parawansah dan Emil Dardak, Walikota Surabaya Tri Risma harini kembali meminta pengelolaan SMA/K negeri ke pemerintah kota Surabaya.

Alumni Institut Tehknologi  Surabaya ini menangkap sinyal positif dari pertemuan dengan Khofifah Indar Parawansa. “ Pemerintah kota  Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa timur  akan duduk bersama membahas pengelolaan SMA/SMK di Surabaya” papar risma.

Pertemuan Sebelumnya, Risma memang meminta pengelolaan SMA/SMK di Surabaya dikembalikan ke Pemkot Surabaya. Sebab, sejak dikelola Pemprov pada 1 Januari 2017, banyak anak Surabaya terancam putus sekolah karena biaya, antara lain, SPP, uang gedung, uang praktik, bahkan pembayaran parker, kasihan anak-anak Surabaya yang ingin melanjutkan tapi gak bisa.

Walaupun putusannya  belum ada , pemkot tetap menyiapkan anggaran untuk mengelola anggaran untuk SMA/SMK sebesar Rp600 miliar dari Silpa APBD 2018 sebesar Rp1,1 Triliun.

“Ini belum resmi, kayaknya ibunya (Khofifah, red) setuju. Mudah-mudahan bisa, biar banyak anak yang tertolong. Nanti kita siapkan Rp600 miliar untuk SMA/SMK. Karena tidak hanya untuk Bopda, tapi juga ngasih untuk bangunan fisik dan kebutuhan lain siswa SMA/SMK Negeri dan SMA/SMK Swasta,” tegas perempuan nomor satu di surabaya.

Menurut MENDAGRI bahwa kewenangan pengelolaan SMA/K Negeri berada di pemerintahan Provinsi , “Secara aturan Undang-Undang 23 tahun 2014, kami memang tidak boleh menggunakan APBD untuk SMA/SMK. Tapi, kalau Gubernur melimpahkan ke Pemkot, baru boleh,” paparnya.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, Pemerintah Daerah yang punya kemampuan harusnya diberi kesempatan untuk bisa memberikan layanan. Indonesia seluas ini dengan keberagaman kemampuan daerah, sepertinya Undang-Undang No 23 Tahun 2014, harus lebih membumi melihat realitas kemampuan masing-masing daerah dan pemenuhan kebutuhan SMA/SMK.

“Jadi, fleksibilitas dari regulasi yang mengatur peningkatan kualitas SDM dan angka partisipasi pendidikan, harus dilakukan koreksi dari kemampuan Provinsi terhadap kemungkinan bisa memenuhi kebutuhan SMA/SMK,” kata Khofifah.

Kofifah juga meminta kepada risma agar melakukan Judicial revieuw ke MK agar nanti mendapatkan putusan yang terbaik.

Penulis : Surono
Editor :Hary

Bagikan Berita ini:


Facebook Comment