KPAI Datangi Sekolah yang Hukum Push-Up Siswa 100 Kali - BERITA RAKYAT INDONESIA

Breaking News

Post Top Ad

Post Top Ad

Sabtu, 02 Februari 2019

KPAI Datangi Sekolah yang Hukum Push-Up Siswa 100 Kali

0 Viewers
Retno Lisyarti (tengah baju ungu) bersama pihak SDIT BM

Berita Rakyat, Jakarta - 
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, melakukan pengawasan langsung ke SDIT BM di Kabupaten Bogor yang diduga menghukum push-up peserta didiknya 100 kali karena belum melunasi SPP. Saat mendatangi sekolah, KPAI juga melakukan rapat koordinasi penanganan kasus.

Selain KPAI, rapat koordinasi dihadiri oleh kepala sekolah, pengurus yayasan, pengacara sekolah, pengawas sekolah, Koordinator lapangan (Korlap) pendidikan kecamatan, perwakilan Dinas Pendidikan dan P2TP2A Kabupaten Bogor serta perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 

Dikatakan Retno, adapun beberapa catatan dari hasil rapat koordinasi tersebut diketahui pada 26 November 2018 lalu, pihak sekolah mengakui telah memberikan sanksi kepada tujuh peserta didik (termasuk ananda GNS) untuk melakukan push-up hanya sebanyak sepuluh kali karena pelanggaran disiplin, yaitu terlambat datang ke sekolah dan tidak membawa perlengkapan pada saat ujian atau Penilaian Akhir Semester, jadi bukan karena tunggakan uang SPP.

"Klarifikasi banyaknya jumlah push-up yang sebenarnya, yaitu sepuluh kali telah diklarifikasi pihak sekolah kepada orangtua GNS, bahkan dituangkan dalam sebuah kesepakatan damai tertanggal 10 Desember 2019," kata Retno, Sabtu (2//2/2019).

Dalam perjanjian kesepakatan tersebut, lanjutnya, orangtua GNS juga menyatakan akan memindahkan GNS ke sekolah negeri yang lebih dekat dengan rumah karena ke SDIT BM terlalu jauh. Sementara kondisi fisik ananda GS lemah dan mudah kelelahan.

Ist.
Apalagi, SDIT BM menerapkan system full day school yang jam belajarnya dari jam 07.00 hingga 16.00 WIB untuk siswa kelas 4-6 (Ananda GNS kelas empat). "Pihak SDIT BM kemudian memberikan surat mutasi pada Januari 2019 dengan alasan jarak rumah ke sekolah yang terlalu jauh dan kondisi fisik GNS sesuai permintaan orangtua GNS."

Dijelaskan Retno, selama menjadi peserta didik di sekolah tersebut, GNS dan kakaknya mendapatkan keringanan uang SPP sebanyak 50 persen. Jadi besarnya SPP yang seharusnya Rp250 ribu menjadi hanya membayar Rp125 ribu. Kakak GNS tetap bersekolah di SDIT BM karena sudah kelas enam.

"Atas permintaan orangtua GNS pada 26 Januari 2019, status ananda GNS sebagai peserta didik sudah dipindahkan dari sekolah lama ke sekolah yang baru di Depok oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi data dapodiknya juga sudah dipindahkan. Namun, dari informasi yang diperoleh KPAI, hingga awal Februari 2019, GNS belum bersedia masuk sekolahnya yang baru dengan alasan masih ketakutan," ungkapnya.

Terkait masalah ini, pihak P2TP2A kota Depok akan melakukan assesmen psikologis terhadap ananda GNS. Kepala SDIT BM juga akan melakukan kunjungan kekeluargaan ke rumah GNS pasca pengawasan KPAI ke SDIT BM, untuk melakukan silaturahmi sekaligus hendak berbicang santai dengan ananda GNS dan keluarga. Ini sebagai itikad baik SDIT BM untuk membantu GNS menghilangkan trauma.

"Pemulihan psikologis ananda GNS ditangani oleh P2TP2A Kota Depok karena secara geografis, GNS memang bertempat tinggal di wilayah Depok. Bahkan P2TP2A Kota Depok sudah dua kali berkunjung ke rumah ananda GNS dan sudah menyiapkan program pemulihan psikologis untuk GNS." 

Dipaparkan Retno, KPAI mendorong sekolah untuk menginisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dan menerapkan disiplin positif terkait pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik, bukan hukuman yang mengarah pada kekerasan fisik dan kekerasan psikologis dan SDIT BM bersedia merevisi aturan atau tata tertibnya.

"KPAI mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk menyosialisasi UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terhadap para pengawas sekolah, para pendidik dan kepala-kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Bogor. Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten menyatakan akan mengagendakan pada 2019 ini," terang dia seraya menambahkan bahwa KPAI juga meminta Dinas PPPA dan P2TP2A Kota Depok melakukan pemeriksaan psikis terhadap trauma psikologis yang dialami ananda GNS dan pemeriksaan secara medis oleh Dinas Kesehatan setempat atas keluhan sakit pada perut yang dirasakan ananda GNS.


Penulis : Galih
Editor : Viane Cara

Post Top Ad