Pilihan Redaksi

Minggu, 15 Desember 2019

Anggaran Dispora Sumut Diduga Jadi Ajang Korupsi Berjamaah

Anggaran Dispora Sumut Diduga Jadi Ajang Korupsi Berjamaah


Berita Rakyat, Medan ~ Sejak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut dijabat Oleh Baharuddin Siagian, kasus korupsi tumbuh subur dan berkembang.

Baharuddin Siagian bahkan menjadi terkenal sejak dirinya di periksa Subdit III/Tipikor Krimsus Polda Sumut terkait kasus dugaan korupsi Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Dispora Sumut TA 2017 senilai Rp4,7 Miliar.

Berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Sumut pada 4 Juli 2019, sesuai dengan fakta perbuatan tersebut terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian negara sebesar Rp1, 537.273.395.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Sujamrat, M.M akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipikor Krimsus Polda Sumut.

Namun anehnya, dalam kasus korupsi bernilai miliran rupiah Ini, Baharuddin Siagian hingga kini masih berstatus sebagai saksi, dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, sebagai Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA) Baharuddin Siagian adalah orang yang paling bertanggungjawab.

Manuver Baharuddin Siagian agar lepas dari jeratan hukum tersebut kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan para penggiat anti korupsi di Sumut.

Usai kasus korupsi itu meredup, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut kembali di soroti media terkait dugaan korupsi Pengadaan Belanja Jasa/Tenaga Cleaning Servis (CS) TA 2019 senilai Rp3,5 Miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan belanja CS Dispora Sumut tersebut diduga menyalahi aturan dan sarat korupsi.

Pasalnya, berdasarkan yang tercantum di dalam portal LPSE Pemprov Sumut, anggaran sebesar Rp3,5 Miliar tersebut sejatinya dialokasikan untuk 104 orang Jasa/Tenaga CS.

Namun kenyataanya, berdasarkan keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dispora Sumut Ismail, anggaran pengadaan belanja CS Dispora Sumut TA 2019 senilai Rp3,5 Miliar itu dianggarkan untuk 87 orang Jasa/Tenaga CS.

"Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disporasu TA 2019, jumlah Jasa/Tenaga CS berjumlah 87 orang, " kata Ismail.

Pengakuan Ismail, terkait penawaran CV. TDP sebesar Rp1,6 Miliar adalah penawaran terhitung penggajian untuk 6 bulan. Had itu dikarenakan tender dimenangkan di bulan 7 tahun 2019.

"Tender diulang, karna tender awal tidak ada pemenangnya, dan itu diperbolehkan, " jelas Ismail tanpa menjelaskan kapan tender itu dilaksanakan dan siapa yang menenderkan.

Ismail juga mengakui,  dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah melihat anggaran pengadaan belanja Jasa/Tenaga CS TA 2019 sebesar Rp3,5 Miliar yang tercantum di portal LPSE Pemprovsu.

"Saya gak tau, dan saya gak pernah lihat, " ungkap Ismail jujur.

Belum lagi selesai kasus dugaan korupsi pengadaan belanja Jasa/Tenaga CS tersebut, kembali muncul kepermukaan anggaran Pengadaan Jasa Keamanan Disporasu dana APBD TA 2019 sebesar Rp3,5 Miliar, yang juga kembali disoroti Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (LSM BaraApi Indonesia) dan LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM Gertak).

Direktur Eksekutif LSM BaraApi Indonesia, M  Dani Damanik, SE, Sabtu  (14/12/2019) mengatakan, belanja jasa keamanan/security di Dispora Sumut sebesar 3,5 milyar yang dimenangkan oleh PT. Lintas Aman Andalas, yang beralamat di Jalan H. Anif/Pertokohan H. Anif, No.6 Kecamatan Percut Seituan dinilai tidak wajar.

Pasalnya, berdasarkan LPSE tim Pokja Unit Layanan Pengadaan telah memenangkan PT. LAA dengan tawaran Rp. 2,1 Milyar. Jika dihitung para jasa keamanan hanya menerima gaji untuk 1 tahun senilai Rp. 1.108.536/orang.

“Dari temuan data yang kita dapat. PT. LAA alamat di Jalan H. Anif dimenangkan dengan HPS sebesar Rp. 2,1 Milyar untuk 117 orang pekerja jasa keamanan. Setelah kita kalkulasi  dengan nilai dan keuntungan standar serta Pajak ke pemerintah, dalam 1 tahun jasa keamanan menerima gaji Rp. 1.108.536/orang. Inikan sudah tidak wajar.” kata Damanik

Untuk itu, sambung Manik. kita meminta agar Kadispora Sumut, Baharudin Siagian harus bertanggung jawab dalam belanja jasa keamanan yang tidak wajar Ini.

“Baharuddin Siagian harus bertanggung jawab terkait belanja jasa keamanan Dispora Sumut tahun 2019 ini.” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum LSM Gertak, Hendra P. Hutagalung  menilai, sejatinya pemerintah imelindungi rakyatnya, apalagi diketahui hingga saat ini masih ada pemberian gaji yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Tenaga Kerja.

Menurut Hendra, berdasarkan data yang diperoleh, belanja jasa keamanan di Dispora Sumut TA 2019 menjadi temuan, serta berharap kepada Pemprovsu untuk ebih melindungi rakyatnya.

Bayangkan saja, bila benar security itu menerima gaji Rp.1.108.536/orang setiap bulan, Apakah itu cukup untuk menafkahi anak dan istri mereka..?

“Ini jadi temuan kita, karena gaji mereka tidak sesuai dengan UU Tenaga Kerja, dan ini pidana. Harusnya pemerintah melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya malah menzolimi mereka, " tutur Hendra dengan nada kenal.


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi
Ketua Prodi PJKR STKIP YPUP Makassar Terpilih Ketua APSKORI

Ketua Prodi PJKR STKIP YPUP Makassar Terpilih Ketua APSKORI


Berita Rakyat,  Makassar - Ketua Pogram Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi STKIP YPUP Makassar terpilih sebagai ketua Asosiasi Program Studi Keolahragaan Indonesia (APSKORI).

Dr. Andi Hasriadi Hasyim,M.Pd atau sapaan akrabnya Jordan terpilih sebagai Ketua Asosiasi Program Studi Keolahragaan Indonesia (APSKORI) . Kegiatan tersebut dilaksanakan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya selama 3 Hari, 13 sampai 15 Desember 2019 yang dirangkaikan dengan Workshop/Revitalisasi Kurikulum dan Perumusan Akreditasi Prodi berbasis 9 standar.

Dalam forum ini, tercatat ada 27 Ketua Program Studi Keolahragaan dari berbagai kampus Swasta di Seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Wakil Rektor 4 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr. Diah Ayu Permatasari. Dalam Sambutannya Mantan Finalis Putri Indonesia ini berharap melalui forum ini, tercipta suatu gagasan dan ide untuk pengembangan program studi keolahragaan"

Ketua Panitia Dr. Ahmad Natas Pasaribu,M.Pd dalam sambutannya mengatakan bahwa Siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Asosiasi Program Studi Keolahragaan Indonesia. "Harus siap mengembangkan Amanah di setiap Program Kerja yang telah dirumuskan bersama," ujarnya.

Pada proses pemilihan ketua,  ada 2 calon yang bertarung yaitu Andi Hasriadi Hasyim dari STKIP YPUP dan Hasruddin, M. Pd dari STKIP Paris Berantai. Suara terbanyak diperoleh oleh Andi Hasriadi Hasyim sebanyak 23 suara. sementara  Hasruddin 4 suara.

"Ini merupakan subuah tanggung jawab besar dan tentunya saya berharap kerjasama dan sinergitas dari teman-teman semua agar asosiasi kita ini dapat berjalan dan bisa mengayomi semua prodi Keolahragaan yang ada di indonesia," ungkap Dr. Andi Hasriadi Hasyim, dalam sambutannya.





Penulis : Haeril
Editor : Putra

Jumat, 13 Desember 2019

20 Pejabat Pemprov Jatim Dimutasi Gubernur Khofifah

20 Pejabat Pemprov Jatim Dimutasi Gubernur Khofifah


Berita Rakyat, Surabaya - 20 pejabat lama di pemprov jatim mengalami pergantian, pergantian jabatan tersebut langsung dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat (13/12/). Sambutan Gubernur Khofifah dihadapan para tamu undangan dan staf mengatakan dan mengajak kepada pejabat yang baru dilantik agar berkomitmen, siap membangun dan bekerja keras memajukan Jatim.

“Sinergitasnya yang dibutuhkan. Saya harap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat, kemiskinan bisa diturunkan secara signifikan dan ketimpangan antara desa dan kota bisa diatasi. Selamat menjalankan tugas, semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua,” kata Khofifah.

Khofifah juga menambahkan bahwa pergeseran pejabat eselon dua di lingkungan Pemprov Jatim itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 821.2/6315/204/2019. Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan, perpindahan Ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para pejabat.

”Semoga dalam memimpin para pejabat di tempat baru harus bisa memberikan angin segar dan memotivasi para ASN untuk lebih giat dalam bekerja ” tambahnya.

Berikut para pejabat Pemprov Jatim yang menempati posisi baru yakni Drs. M. Hafidin Ilham, Direktur RSJ Menur Surabaya. Dr. Herlin Ferliana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Dr. Kohar Hari Santoso, Direktur RSUD Saiful Anwar Malang. M. Rudi Ermawan Yulianto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim. Bobby Soemiarsono, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jatim. Jumadi, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. Dr. Ir. Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Nur Kholis, Kepala BKD Provinsi Jatim. Anom Surahno, Kepala Balitbang Provinsi Jatim. Dr. Raden Bagus Fattah Jasin, Kepala Bakorwil Pamekasan. Dr. Alwi, Kepala Dinas Sosial Jatim. Jempin Marbun, Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. Indah Wahyuni, Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. Aries Agung Paewai, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim. Dr. Saiful Ghulam, Kepala Bakorwil Malang. Drs. Benny Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jatim. Dr. Ardo Sahak, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. Drs. Andik Fajar Cahyono, Sekretaris DPRD Provinsi Jatim. Dr. Wahyu Ermawati, Kepala Bakorwil Bojonegoro. Drs. Abimanyu Ponco Atmojo, Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jatim.

Usai azan Magrib, acara pelantikan baru usai dan, dan para pejabat yang usai dilantik itu langsung didekati para wartawan untuk didengar komentarnya dan saling memperkenalkan diri.


Penulis : Ade
Kunjungi Hari Anti Korupsi di Surabaya, Jendral Polisi "Kecele" Acara Dibatalkan

Kunjungi Hari Anti Korupsi di Surabaya, Jendral Polisi "Kecele" Acara Dibatalkan


Berita Rakyat, Surabaya -  Seorang perwira berpangkat bintang tiga dari Badan Siber dan Sandi Negara di duga "kecele" saat datang ke kota Surabaya untuk menghadiri undangan hari anti korupsi sedunia provinsi jawa timur. Entah dikarenakan ada halangan apa, acara hari anti narkoba dibatalkan secara tiba-tiba oleh pihak pemerintah provinsi jawa timur.

Komjen. Pol. Dharma Pongrekun MM. MH diketahui tiba di bandara juanda pada hari Sabtu, 07 Desember 2019. Perwira tinggi ini datang  bersama 7 orang langsung ke hotel JW Marriot, dari informasi yang dihimpun hotel tersebut dibayarkan oleh pihak pemerintah provinsi jawa timur dan karena kecewa perwira tinggi itu kembali terbang ke Jakarta pada tanggal 08 Desember 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan kepada wartawan bahwa acara tersebut bukannya dibatalkan melainkan ditunda. Sehingga, pihaknya memberikan pemberitahuan ” Bukan dibatalkan tapi diundur mas. Ibu Gubernur diundang ke Jakarta untuk mengikuti acara Hari Anti Korupsi di KPK” ucapnya, Kamis (12/12/19).

Disinggung terkait biaya yang sudah dikeluarkan untuk acara tanggal 9 kemarin, Aries menyatakan bahwa tidak ada biaya yang terbuang dan tidak ada biaya tambahan. ”Tidak ada yang terbuang, itu hanya ditunda bukan dibatalkan. Tidak ada yang diganti diserahkan semua kepada panitia yang sudah dibentuk," jawabnya melalui whatsapp diselulernya.

Aries juga menambahkan tidak ada pengajuan dana tambahan buat pelaksanaan acara berikutnya. Sebab, acara akan dilaksanakan digedung Pemprov dan akan dilaksanakan secara sederhana. ”Tidak ada dana tambahan, karena kita gunakan gedung pemprov, acaranya juga sederhana. Acara agenda awal kan di gedung Grahadi dalam bentuk upacara menjadi dikantor Gubernur dan sama-sama fasilitas pemerintah,” jelasnya.

Tanggapan terkait tamu yang dari Jakarta yang sudah datang dan diundang ke Surabaya, apakah bakal di undang  kembali untuk mengobati kekecewaan yang dirasakan, Aries menyatakan bahwa untuk mengundang kembali tamu dari Jakarta adalah urusan panitia acara, ”Kalau tamu komjen mungkin bisa ditanyakan panitia yang mengundang mas. Kami tidak paham, saya rasa pasti diundang lagi. Cuman kehadiranya sebaiknya ditanyakan panitianya” cetusnya.
Perlu diketahui, dari penelusuran media ini, menurut susunan acara yang sudah dibentuk Komjen Pol Dharma diundang dan ditunjuk sebagai pengisi acara ORASI di acara hari anti korupsi sedunia. Juga ditemukan bahwa pihak pemprov Jatim telah mengeluarkan anggaran untuk kamar hotel di JW MARRIOT dan beberapa biaya untuk transportasi. Tamu dari Jakarta yaitu Komjen (POL).Drs. Dharma Pongrekun, MM. MH terlihat begitu kecewa saat keluar dari hotel. Didampingi stafnya Komjen Dharma langsung masuk kedalam mobil dan enggan memberikan sstatemen kepada wartawan.

Penulis : Ade
Serapan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Bikin Geleng Kepala Wakil Rakyat

Serapan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Bikin Geleng Kepala Wakil Rakyat


Berita Rakyat, Medan ~ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut bikin geleng kepala wakil rakyat yang duduk di kursi anggota dewan, padahal pelaksanaan anggaran hanya tersisa kurang lebih dua minggu lagi.

dari data redaksi yang dikutip atas serapan anggaran dari portal resmi Pemprov Sumut, realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut hingga 21 November 2019 baru mencapai 37,71 persen. 

Kondisi Ini tentunya sangat memalukan Pemprov Sumut yang selama ini dikenal bermartabat dan berkomitmen dalam meningkatkan Pembangunan di Sumateta Utara.

Berdasarkan data portal resmi Pemprov Sumut tersebut, selain Dispora Sumut, ternyata ada dua OPD yang kinerjanya sanggat memprihatinkan, dengan serapan anggarannya tidak lebih dari 43 persen. Seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemprov Sumut dari anggaran Rp149, 929,817,472,00 baru terserap  RpRp56,543,818,050,00 atau sekitar 37.71 Persen. 

Minimnya serapan anggaran tersebut membuat anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga terkejut.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKB Ini juga mengaku merasa miris dengan rendahnya serapan anggaran tersebut.

“Gawat, kok bisa segitu ya. Minus juga iya. Jadi kerja mereka apa, " kata Zeira Salim Ritongas saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya di Jalan Imam Bonjol Medan.

Zeira menegaskan, DPRD akan segera memanggil seluruh OPD yang serapan anggarannya rendah.

“Usai alat kelengkapan disahkan dewan akan panggil semua kepala OPD itu. Sekarang tegas-tegas saja, kalau OPDnya tidak bisa bekerja Gubsu Edy Rahmayadi harus menggantinya," ungkapnya (13/12/19).

Buat apa dipertahankan kepala OPD yang tidak bisa bekerja. Masih banyak OPD lain yang lebih layak dan bisa bekerja,” tegasnya.

Dia memastikan, jika OPD tidak bekerja dengan giat maka dipastikan serapan anggarannya pasti sangat minim.

“Mau bulan berapa lagi. Ini kan tinggal menghitung hari. Kalau pun anggaran tersebut terus dikebut mereka paling bisa capai sekira 50 persen. Itupun mereka sudah buat kegiatan rutin,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BaraApi Indonesia, Manik kepada berita-rakyat.co.id pada, Jumat (13/12/2019). Mengatakan, dirinya pesimis jika serapan anggaran tersebut bisa terealisasi hingga akhir bulan Desember. 

Dia mengingatkan, OPD yang mempunyai pekerjaan fisik agar jangan dikerjakan asal jadi termasuk dalam mengerjakan proyek.

"Maksudnya, jangan asal diterima proyek yang belum jadi. Saya pesimis kemungkinan bisa terealisasi. Selain itu saya juga mengingatkan OPD yang melaksanakan proyek agar berhati-hati. Maksudnya OPD jangan asal menerima proyek yang kualitasnya di lapangan masih diragukan. Lebih baik di adendum jika sanksi proyek belum benar dikerjakan,” ujar Manik.


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi
Berkas Kasus Korupsi DAK Disdik Sumatera Utara Senilai 90 Milyar Dikabarkan Bakal Jadi "Siluman", KPK Harus Ambil Alih.

Berkas Kasus Korupsi DAK Disdik Sumatera Utara Senilai 90 Milyar Dikabarkan Bakal Jadi "Siluman", KPK Harus Ambil Alih.

Foto. Kadis Pendidikan Sumut, DR, Drs. Arsyad Lubis, M. M
Berita Rakyat, Medan ~ Kabar tidak sedap berhembus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,  Berkas kasus duga'an korupsi atas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp90 Milyar di Dinas Pendidikan Sumut  bakal jadi "siluman".

Pasalnya, berdasarkan informasi yang beredar di Kejati Sumut, kasus dugaan Korupsi DAK tahun 2018 yang menyeret orang nomor satu di Dinas Pendidikan Sumut itu dikabarkan bakal tidak dilanjutkan.

"Selama tidak diributi wartawan, infonya kasus korupsi Arsyad Lubis di Kejati Sumut berkasnya bakal tidak dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi alias "siluman" kata sumber yang minta namanya dirahasiakan itu kepada wartawan.

Oleh karena itu, demi  tegaknya supremasi hukum di negeri ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengambil alih kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Sumut tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Forum Rakyat Sumatera Utara (FoRSU) Faisal Nasution kepada Berita-rakyat.co.id, Jumat (13/12/2019) di Repvblik Kopi Jalan Pemuda Medan.

"Demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini, KPK harus ambil alih kasus duga'an korupsi Dinas Pendidikan Sumut. Pungli dan korupsi harus di berantas habis, " tegas Faisal. 

Menurut Faisal, dugaan korupsi anggaran sebesar Rp90 Milyar yang terjadi didalam dunia pendidikan tersebut merupakan kejahatan besar dan menyakiti hati rakyat Sumatera utara. 

Pasalnya, angka Rp90 Milyar tersebut sangat fantastis dan layak diatensi oleh KPK.

Apalagi dalam kasus dugaan korupsi bernilai puluhan miliar tersebut melibatkan langsung Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Arsyad Lubis. 

Faisal membeberkan, selain  korupsi anggaran DAK, Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA Cabang Dinas Humbang Hasundutan sumber Dana APBD TA 2019 senilai Rp1,2 Milyar juga terindikasi sarat korupsi.

"Mulai dari material dan speknya tidak sesuai dengan RAB. Nah, sesuai yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengguna Anggaran (PA) DR. Drs. Arsyad Lubis, M.M, KPA Drs Samsul Purba, sedangkan PPK Juwita Iranita Lumban Gaol, " beber Faisal.

Lanjutnya, kita akan desak KPK agar mengambil alih kasus ini. FoRSU juga akan mengawal kasus Arsyad Lubis ini, dan akan melakukan aksi.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi penyaluran DAK sebesar Rp90 Miliar itu seyogianya akan dibagikan kepada 30 UPT yang ada di Dinas Pendidikan Sumut. 

Yang mana setiap UPT diberikan mengelola anggaran sebesar Rp3 Miliar. 

Namun, dalam perjalanan, anggaran yang sejatinya di pergunakan secara swakelola oleh pihak sekolah tersebut justru diberikan kepada pihak ketiga alias rekanan.

Hingga berita ini diunggah, pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Fachruddin Siregar, SH, MH ketika di konfirmasi wartawan  terkait dugaan korupsi  DAK Dinas Pendidikan Sumut melalui nomor WatsAppnya, Kamis (7/12/2019) enggan memberikan komentar.


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi
Usai Diperiksa Kejaksaan, Kasus Pungli dan Suap 13 Pejabat Kemenag Sumatera Utara Jalan Ditempat

Usai Diperiksa Kejaksaan, Kasus Pungli dan Suap 13 Pejabat Kemenag Sumatera Utara Jalan Ditempat


Berita Rakyat, Medan ~ Sebanyak 13 pejabat di jajaran Kemenag diperiksa oleh Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumateta Utara (Kejatisu), Usai menjalani pemeriksaan pada bulan Agustus lalu, kasus dugaan Pungli dan suap jabatan Kemenag Sumut tersebut malah mengendap dan jalan ditempat  di Kejati Sumatera utara.

Ketua LSM Forum Rakyat Sumatera Utara (FoRSU) Faisal Nasution kepada berita-rakyat.co.id, Rabu (11/12/2019) mengatakan, kasus pungutan liar (Pungli) dan suap jabatan di jajaran Kemenag Sumut harus menjadi perhatian para penegak huKum di Sumatera Utara (Sumut)

"Bulan Agustus lalu ada 13 pejabat di jaiaran Kemenag Sumut diperiksa oleh Kejatisu. Anehnya kenapa sekarang kasusnya tidak dilanjutkan. Ada apa nih Kejati, " kata Faisal.

Menurut Faisal ke 13 pejabat di jaiaran Kemenag Sumut  yang diperiksa Kejatisu itu diduga dalam kaitan Pungli dan suap jabatan. Para pejabat Kemenag Sumut yang tidak ingin di copot dari jabatannya, diduga harus memberikan siraman rohani kepada Kakanwil Kemenag Sumut Iwan Zulhami.

"Karna takut di copot, ke 13 pejabat di Jaiaran Kemenag Sumut Itu terpaksa melakukan kutipan, seperti para Kepsek MAN 1 dan MTsN 2 melakukan kutipan setiap bulan dengan berdalih uang komite. Bayangkan saja bila setiap siswa/i dikutip 90 ribu/bulan dikali seribu siswa, berapa uangnya, " ungkap Faisal.

Berikut nama pejabat di jaiaran Kemenag Sumut yang diperiksa Kejati Sumut pada bulan Agustus lalu.
1. Kepala Man 2 Medan
2. Kepala Man 3 Medan
3. Kepala MTsN 1 Medan
4. Kepala MTsN 3 Medan
5. Kepala MTsN Binjai
6. Zulkarnain mantan   KasubBag Kanwil Depag su
7. Mustafid kabid penmad Kanwil
8. Tharmuzi KasubBag Kepegawaian
9. Drs Mashudi kasi haji Kota Medan
10. Untung Nasutioan TU Kanwil Sumut.
11. Nur Syamsiah Kasi Kesiswaan Kanwil Sumut.
12. Arumia Kasi Penmad Binjai
13. Wardi Kasi Penyelenggara Syariah Kota Binjai.

"Mereka diperiksa oleh Aspidus Kejatisu, namun diduga kuat tidak di lanjutkan, " terangnya.

Lanjut Faisal, Kepala MAN 1 yang banyak terjadi Pungli modus uang komite dan MTsN 2 yang justru paling banyak terindikasi suap dan Pungli malah tidak diperiksa Kejatisu.

Anehnya, Kepala Kanwil Kemenag Sumut tidak pernah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan yg di sampaikan, " tegas Faisal.

Kakanwil Kemenag Sumut H Iwan Zulhami saat di konfirmasi wartawan belum lama Ini terkait pemeriksaan ke 13 pejabat di jajaran Kanwil Kemenag Sumut oleh Kejatisu itu meminta wartawan agar menghubungi bagian Humas.

"Hubungi humas aja ya, " jawab Iwan Zulhami singkat.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumanggar Siagian, Saat di konfirmasi berita-rakyat.co.id, melalui ponselnya, Selasa (10/12/2019) enggan memberikan komentar.

"Wah gak bisa itu, belum bisa di komentari. Nanti aja ya, " ujar Sumanggar sembari menutup telepon.


Penulis : Sofar Panjaitan
Editor : Abdi

Selasa, 10 Desember 2019

Akademisi dan Pemuda Beri Sinyal Ke TSY Pimpin Bulukumba?

Akademisi dan Pemuda Beri Sinyal Ke TSY Pimpin Bulukumba?

Akademisi dan Tokoh Pemuda
Berita Rakyat, Makassar - Menjelang kontestasi Pemilukada (PILKADA) Kabupaten Bulukumba 2020 mendatang beberapa nama tokoh Bulukumba baik dari pengusaha, maupun partai politik menguat sebagai bakal calon yang akan maju, salah satunya adalah Wakil Bupati Bulukumba saat ini, Tomy Satria Yulianto

Dikutip dari pernyataan pengamat politik Universitas Muhamadiyah Makassar, Dr. Abdi dalam dialog bertajuk "Bulukumba Mencari Figur Berpengalaman yang di gagas oleh Poros Pemuda Indonesia di Warkop Alira Point, Jl. Topaz, Panakukang, Makassar, Minggu (8/12/2019).

Hampir seluruh masyarakat Bulukumba paham dan tidak tabu tentang politik. Untuk maju dalam kontestasi politik Bulukumba sudah harus mempunyai point diatas 70 persen, dan sampai hari ini baru Tomy Satria yang mencapai angka tersebut sebagaimana hasil yang dirilis oleh salah satu lembaga survey.

Sementara itu Akbar Poteng, salah seorang pemuda Bulukumba yang ditemui di salah satu warkop, Senin (09/12/2019), menjelaskan bahwa Tomy Satria dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati Bulukumba memiliki pengalaman yang baik dalam kaitannya dengan optimasi pelayanan sosial kemasyarakatan yang berimplikasi positif pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Berdasarkan data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Angka kemiskinan Kabupaten Bulukumba 7,26 persen atau mengalami penurunan dari 7,48 persen pada 2018.

“Sebagai representasi dari tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya di Kabupaten Bulukumba, keterlibatan TSY dalam pemenuhan target-target kinerja pemerintahan memiliki peran penting tentunya. Bulukumba kedepan perlu mengembangkan cluster-cluster, dan sentra-sentra ekonomi kreatif masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan dengan kapasitas serta pengalaman TSY dari berbagai interaksi serta relasinya di skala regional maupun internasional," Jelas Akbar.

Kontestasi politik 2020 mendatang, khususnya di Kabupaten Bulukumba adalah ruang-ruang demokrasi dalam menelisik calon kepala daerah yang memiliki bekal pengalaman serta relasi kerja yang baik menjadi pijakan kuat dalam melakukan akselarasi pembangunan kabupaten Bulukumba kedepan.

“Harapan saya sebagai pemuda, jangan karena momen pilkada semua orang mengakui dirinya orang Bulukumba. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kita butuh pemimpin yang memiliki kompetensi dan relasi kerja yang baik dalam untuk bergerak bersama dalam membawa Bulukumba lebih maju kedepan.” Tutup Akbar. (*)


Penulis : Dwi
Editor : Putra